Sering kali kasus-kasus korupsi selalu dikaitkan dengan proses pengadaan barang dan jasa. Sehingga para rekanan juga sering dituding dan ikut dijadikan terdakwa dalam berbagai kasus korupsi.

Padahal sebenarnya korupsi adalah merupakan akibat dari buruknya sistem Administrasi dan Manajemen Pemerintahan negeri ini. Tidak ada orang yang dilahirkan atau bercita-cita jadi koruptor.
Persoalan-persoalan yang menimpa atau yang berkaitan dengan dunia jasa konstruksi juga merupakan bagian dari persoalan besar tersebut.

Sistem dan tata aturan hukum yang berkaitan dengan jasa konstruksi sangat centang perentang serta semakin tidak jelas arahnya; rendahnya kompetensi para pelaku termasuk aparat hukum dalam memahami dan melaksanakan aturan-aturan tersebut; rendahnya imbalan gaji dan honor bagi para birokrat dibanding resiko yang dihadapi; rendahnya profesionalisme para pelaku; kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sendiri yang sering tidak konsisten; adalah antara lain merupakan faktor-faktor yang memicu timbulnya berbagai persoalan yang menimpa dunia jasa konstruksi.

Stigma yang diberikan kepada para rekanan oleh sementara kalangan, bahwa mereka adalah para pelaku KKN yang kinerjanya jelek, menyebabkan tidak ada lagi kebanggaan terhadap profesi ini.

Stigma itu harus kita lawan. Rekanan sendiri harus berbenah.

Beberapa hal yang perlu kita perhatikan dan lakukan antara lain adalah:

  1. Melalui berbagai akses, kesempatan, maupun sarana apapun; kita dorong dan kita desakkan secara terus menerus agar sistem dan aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan dunia jasa konstruksi termasuk implementasinya selalu diperbaiki.

    Banyak sekali peraturan yang berkaitan dengan jasa konstruksi yang tidak sinkron satu dengan lainnya. Kadang antara Undang-Undang dengan Keppres ada perbedaan yang menimbulkan perbedaan interpretasi, yang berujung pada permasalahan antara Rekanan dengan Panitia Lelang.

    Ada pula perbedaan antara Keppres dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh LPJK, yang selalu menimbulkan permasalahan pula. Yang lebih runyam, kadang panitia lelang juga seenaknya menginterpretasikan aturan-aturan tersebut.
    Pemerintahpun sering kali membuat kebijakan yang bertentangan, atau tidak sesuai dengan jiwa dan amanat Undang-Undang. Contohnya pelaksanaan rehabilitasi gedung-gedung SD dengan dana DAK dan stimulan serta pemberian bantuan kepada Desa dan P3A yang pelaksanaan pekerjaannya dengan cara swakelola.

    Parahnya lagi para aparat penegak hukum tidak pula menguasai aturan-aturam yang berkaitan dengan jasa konstruksi. Sehingga penanganan kasus-kasus yang berkaitan dengan jasa konstruksi sering amburadul, bahkan terkesan ada upaya untuk melakukan pemerasan.
    Seringkali pula rekanan sendiri yang tidak puas hanya karena kalah lelang, melayangkan sanggahan bahkan kadang surat kaleng yang tembusannya ditujukan kepada intansi Kepolisian maupun Kejaksaan bahkan KPK.

    Arah kebijakan pembinaan jasa konstruksi yang diambil pemerintah juga berubah-ubah, tidak konsisten.

    Perlu upaya konsisten semua pihak untuk duduk bersama merumuskan arah pembinaan dunia jasa konstruksi agar sesuai dengan jiwa dan amanat Undang-undang serta perkembangan jaman.

  2. Mendorong dan merumuskan bersama agar ada proses penilaian kinerja terhadap seluruh kegiatan pembangunan yang ada.

    Hal ini dimaksudkan agar ada akuntabilitas proses dan hasil pembangunan serta menghindari stigmatisasi terhadap para rekanan.

    Fakta membuktikan bahwa tidak semua pekerjaan konstruksi dilaksanakan oleh badan usaha atau perorangan yang mempunyai sertifikat. Meskipun tidak sesuai dengan aturan yang ada, namun hal semacam ini masih terus terjadi. Pemerintah berdalih bahwa karena kinerja para rekanan jelek, maka pekerjaan-2 konstruksi cenderung untuk diswakelola baik oleh instansi pemerintah sendiri ataupun diserahkan langsung kepada masyarakat. Padahal faktanya tidak semua pekerjaan rekanan jelek dan tidak semua pekerjaan swakelola tidak bermasalah. Dan justru pekerjaan-pekerjaan swakelola semacam itu kadar akuntabilitasnya ternyata rendah sekali.

    Ada kecurigaan dari sementara kalangan, bahwa motivasi dibuatnya kebijakan swakelola semacam itu yang tampaknya terkesan populis, adalah dalam rangka meraih simpati dan dukungan publik dalam rangka target-target politis.

  3. Mendorong terciptanya prinsip reward and punishment yang dituangkan dalam aturan hukum yang jelas dan konkret, agar pada gilirannya dapat mendorong tumbuhnya semangat berprestasi dan profesionalisme para pelaku jasa konstruksi.

    Selama ini aturan seperti itu tidak ada. Yang ada adalah pasal karet yang abstrak, yang apabila dilakukan akan menjebak para pihak, ke dalam situasi yang menyulitkan.

  4. Perlu ada upaya kongkret dan terus menerus untuk merumuskan strategi pembinaan peningkatan profesionalisme para pelaku jasa konstruksi oleh semua pihak, baik tehadap pihak penyedia jasa maupun pengguna jasa.

    Pekerjaan konstruksi adalah hasil kinerja interaksi banyak pihak: pengguna anggaran, pelaksana kegiatan, perencana, direksi, pengawas lapangan, manajemen perusahaan konstruksi dan pelaksana lapangan. Hasil pekerjaan konstruksi akan baik, apabila para pihak terkait mempunyai komitmen profesional yang baik dan kompetensi yang memadai.

    Rekanan yang tidak profesional akan tersingkir dengan sendirinya karena proses seleksi alamiah.
    Gapensi secara institusi mempunyai kewajiban formal dan moral untuk melakukan pembinaan terhadap profesionalisme anggotanya. Untuk itu perlu rumusan strategis bagaimana pembinaan itu mau dilakukan.

    Disamping itu perlu juga mendorong pihak lain, agar melakukan pembinaan pula bagi peningkatan profeionalisme para anggotanya ataupun aparatnya, agar ada sinergitas bagi hasil pekerjaan konstruksi yang baik.

  5. Hal lain yang sangat perlu dilakukan adalah upaya membangun kembali citra (brand image) rekanan yang baik.

    Karena selama ini sudah terjadi upaya stigmatisasi terhadap rekanan dan banyak kesulitan serta hambatan bagi rekanan untuk menampilkan kinerja terbaiknya, maka citra rekanan sendiri memang sudah sangat terpuruk.

    Untuk itu dengan memanfaatkan semua kesempatan dan sarana, termasuk media masa, perlu ada upaya membangun kembali citra baik rekanan. Masyarakat perlu dibuka pemahamannya tentang kesulitan, hambatan, tantangan, ancaman dan semua kondisi yang tejadi di dunia jasa konstruksi. Sehingga diharapkan akan terjadi pandangan dan penilaian yang lebih baik dan obyektif terhadap para rekanan.

    Semua komponen organisasi, terutama para eksponennya, harus menjadi public relation bagi dirinya sendiri maupun korpsnya.

  6. Perlu dijajagi untuk melakukan upaya-upaya hukum dalam rangka melawan kebijakan-kebijakan Pemerintah yang tidak sesuai dengan aturan perundangan-undangan yang ada serta merugikan rekanan.

    Tentu saja harus selalu dipertimbangkan resiko, efisiensi dan efektifitas dari semua upaya itu.

Ditulis oleh : H. DIRGOYUSWO

About Suhar

NAUFAL FIKRI, nama asli pemberian orang tuaku. Aku lahir di Kebumen, dari ibuku yang asli kampung Bojong Panjer Kebumen. Bapakku asli wong ndeso dari kampung Bulugantung, Peniron, Kebumen. Perpaduan asal Bapak Ibuku mudah-mudahan bisa membawa aku menjadi pribadi yang bisa memadukan nilai-nilai positif dari kota dan desa. Sederhana, jujur dan berwawasan.

Tinggalkan Komentar

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s