Bertempat di Ruang Pertemuan Gedung Haji Kebumen, Rabu, 26 November 2008 dilangsungkan Sosialisasi Sunset Policy dan UU Pajak Baru. Acara ini diselenggarakan atas kerjasama Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kebumen, DPC AKLI Kebumen dan BPC Gapensi Kabupaten Kebumen. KPP Pratama sebagai penyedia dan penyaji materi, sementara AKLI dan GAPENSI sebagai pelaksananya. Hadir pada kesempatan itu adalah seluruh anggota asosiasi jasa konstruksi di Kebumen seperti AKLI, GAPENSI, ASPEKINDO, GABPEKNAS dan GAPEKSINDO yang berjumlah sekitar 200 orang.

Setelah acara dibuka pada pukul 14.30 WIB, acara dilanjutkan dengan perkenalan dari KPP Pratama dan diteruskan sambutan Ketua BPC Gapensi Amir Hamzah, BE sebagai pelaksana acara sosialisasi.

Secara singkat kebijakan KPP Pratama sebagai pelayan pajak menyampaikan beberapa hal dalam rangka melayani wajib pajak. Antara lain dibentuknya Auditor Representatif yang bertugas untuk melayani dan membimbing kesulitan-kesulitan yang dialami wajib pajak. KPP Kebumen membagi area layanan menjadi 2 bagian yaitu area Kebumen Timur dan Kebumen Barat dengan menggunakan batas sungai Lukulo sebagai pemisah.

Nantinya, Wajib Pajak dapat menghubungi langsung masing-masing AR sesuai wilayah kerjanya.

Pada kesempatan tanya jawab, beberapa pertanyaan juga disampaikan oleh peserta. Pertanyaan menarik datang dari Bapak JB. Maryono, direktur CV. Indo Pratama Jaya sekaligus pemilik PT. Jasa Utama Murakabi. Beliau secara tegas siap menjadi wajib pajak yang baik, tetapi juga disampaikan bahwa selama ini ada kesan bahwa oknum pegawai pajak lebih suka melakukan pendekatan teror seperti mengancam atau menakut-nakuti wajib pajak, kurang menggunakan pendekatan kemitraan. Juga ditanyakan konsep apa yang dipunyai lembaga pajak agar wajib pajak di Indonesia taat membayar pajak seperti di Swiss.

Selain itu, beliau juga memohon pemerintah memperhatikan kondisi wajib pajak. Dibaratkan beliau, pengusaha adalah ternak dan lembaga pajak adalah peternaknya, hendaknya ternak jangan hanya diambil telornya, tetapi kondisi ternak seperti pakan, kesehatan dan lain-lain juga harus diperhatikan agar ternak itu senantiasa produktif, bukan lantas mati.

*************

Apa itu Sunset Policy?

Sunset Policy adalah fasilitas yang diberikan oleh pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak RI kepada Wajib Pajak untuk penghapusan sanksi administrasi pajak berupa bunga. Sebenarnya kebijakan ini berlaku dari 1 Januari 2008 sampai 31 Desember 2009, tetapi amat disayangkan baru dilaksanakan sosialisasi pada saat ini. Padahal idealnya justru dilakukan pada tahun lalu sehingga wajib pajak punya waktu yang cukup untuk memanfaatkan fasilitas ini.

Kebijakan Sunset Policy tertuang dalam UU Pajak Baru yaitu UU No. 28 tahun 2007 tentang Perubahan ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. UU Pajak baru ini memuat beberapa perubahan seperti Surat Pemberitahuan, Sanksi Administrasi, Pembukuan dan Pencatatan dan Sunset Policy.

Sesi penting lainnya adalah sosialisasi PP No. 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Dari usaha Jasa Konstruksi yang merupakan perubahan dari PP 140 tahun 2000. PP ini akan efektif berlaku mulai tahun 2009.

Lebih detail mengenai apa dan bagaimana Sunset Policy, UU Pajak baru dan PP No. 51 Tahun 2008, silahkan bisa didownload di sini.

About Suhar

NAUFAL FIKRI, nama asli pemberian orang tuaku. Aku lahir di Kebumen, dari ibuku yang asli kampung Bojong Panjer Kebumen. Bapakku asli wong ndeso dari kampung Bulugantung, Peniron, Kebumen. Perpaduan asal Bapak Ibuku mudah-mudahan bisa membawa aku menjadi pribadi yang bisa memadukan nilai-nilai positif dari kota dan desa. Sederhana, jujur dan berwawasan.

4 responses »

  1. yoneeex mengatakan:

    lam knal, kulo ugi warga winong om… tlembuk letto group…

  2. eko mengatakan:

    Mas Pri (boleh dong manggil begitu), saya cuma pengin komment begini : Mas mungkin pernah (ato masih) kerja di instansi tertentu, ato sebuah perusahaan. Nah, pada taun kemaren pajak emang menyisir karyawan-karyawan yang belum ber-NPWP untuk dijadikan Wajib Pajak. Jadi kemungkinan instansi ato perusahaan tempat Mas kerja yang ndaftarin ke KPP pratama kebumen. Lagian, yang saya tahu sih sebenarnya siapa saja di Indonesia juga sebenarnya subjek pajak. Subjek pajak itu kalo penghasilannya melebihi batas tertentu jadi Wajib Pajak dan harus daftar NPWP. Mungkin sebaiknya mas konfirmasi ke instansinya ato perusahaan/asosiasi tempat Mas kerja..
    Gitu. Eh lupa, meskipun cuma karyawan kecil-kecilan saya juga wajib pajak lo sejak tahun 2001..

  3. Supriyono mengatakan:

    Ini alamat saya kalo DPP PRATAMA mau datang ketempat saya
    SUPRIYONO
    d/a. Dk Winong Kulon
    Winong Mirit Kebumen
    (utara jembatan)
    email: candhra_spr@yahoo.co.id

  4. Supriyono mengatakan:

    KPP PRATAMA Kebumen kok ngawur ya. Saya hanya orang desa yang nggak berduit (boro2 jadi pengusaha) kok dikirimi formulir & disuruh ngisi SPT Tahunan. Jan ngawur tenan. Piye iki. Kok kerja cuman asal-asalan.
    Kalo DPP PRATAMA mau coment kirim ke email saya. Bisa juga datang langsung untuk cek kebenaran omongan saya.

Tinggalkan Komentar

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s