Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN) akan membentuk unit sertifikasi independen untuk mengatasi persoalan dalam penerbitan sertifikasi untuk lembaga kontraktor. Hal ini sesuai dengan revisi peraturan pemerintah nomor empat.

Menurut Kepala Badan Pembina Konstruksi dan Sumber Daya Manusia (BPKSDM) Sumaryanto, selama ini banyak terjadi penyelewengan dalam proses penerbitan sertifikasi untuk kontraktor yang akan mengikuti tender. “Kontraktor yang memiliki afiliasi dengan LPJKN mendapat kemudahan mendapat sertifikat, sementara yang lain seringkali dipersulit,” kata dia usai rapat dengan Dewan Perwakilan Daerah di Jakarta, Senin (8/2).

Mengatasi persoalan ini, ia melanjutkan, Kementrian Pekerjaan Umum merevisi PP Nomor 4 / 2010 tentang Peran Masyarakat Jasa Konstruksi.

Unit independen merupakan tim yang terdiri dari ahli geoteknik, arsitektur, sumber daya air dan lain-lain. Anggota tim akan mengikuti serangkaian uji kepatutan dan kelayakan yang akan menentukan apakah mereka layak menjadi anggota unit sertifikasi independen. Namun Smaryanto memastikan tidak akan membentuk lembaga baru di luar LPJKN.

“Unit ini dibentuk LPJK sendiri supaya tidak ada diskriminasi dan keberpihakan lagi dalam proses sertifikasi,” katanya. Setelah unit terbentuk, LPJK akan melakukan sampling terhadap sertifikasi yang sudah pernah dikeluarkan. Jika terbukti sertifikasi tersebut bermasalah, akan dicabut.

Revisi PP Nomor 4 / 2001, ia melanjutkan, juga mengatur tentang klasifikasi di bidang jasa konstruksi. Peraturan ini kini mengatur LPJKN berdasar perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Pengaturan tentang pengawasan sebelumnya tidak ada.

Anggota DPD dari Kalimantan Timur Bambang susilo mengatakan selama ini LPJK menjadi lembaga yang tidak terkontrol. “Tidak jelas siapa yang mengaudit atau memeriksa,” katanya. Ia pun meminta agar kementrian meninjau kembali kinerja lembaga ini.

Sebelumnya muncul wacana agar LPJKN dibubarkan karena banyaknya kekecewaan terhadap kinerja lembaga ini. Namun Bambang menilai pembubaran tidak mungkin, karena LPJKN terdapat di undang-undang dan terkait dengan kementrian pekerjaan umum. Ia hanya meminta agar peraturan pemerintah soal ini lebih dirinci lagi.

sumber : tempointerakfit.com

About Suhar

NAUFAL FIKRI, nama asli pemberian orang tuaku. Aku lahir di Kebumen, dari ibuku yang asli kampung Bojong Panjer Kebumen. Bapakku asli wong ndeso dari kampung Bulugantung, Peniron, Kebumen. Perpaduan asal Bapak Ibuku mudah-mudahan bisa membawa aku menjadi pribadi yang bisa memadukan nilai-nilai positif dari kota dan desa. Sederhana, jujur dan berwawasan.

Tinggalkan Komentar

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s